DIALEKTIKA HUMANISME (Madzab SEMOLOWARU) 3

Oleh Achluddin Ibnu Rochim
FISIP Untag Surabaya

KEGELISAHAN

BAGIAN II

Baiklah, jika titik tolah anda dari sana. Tapi yang ingin saya tahu, dalam setiap pertemuan, anda selalu mengungkapkan pendapat–pendapat dengan nada yang getir. Sebetulnya suasana kesedihan apa yang sedang anda risaukan?

        Bagaimana tidak sedih. Saya bukanlah penganut sinisme. Anda tahu, yang menyatakan setiap orang tidak perlu memikirkan kesehatan diri mereka. Bahkan penderitaan dan kematian tidak boleh mengganggu manusia. Manusia tidak boleh membiarkan diri tersiksa karena memikirkan kesengsaraan orang lain, karena penderitaan dan kematian bukan gangguan bagi manusia.

  Meskipun pernyataan kaum sinisme ini bukan berarti menunjukkan ketidakpekaan terhadap penderitaan orang lain, di mana arti sebenarnya justru sebaliknya, yakni oleh sebab setiap individu tidak tersiksa karena memikirkan kesengsaraan orang lain, maka setiap individu akan menikmati hidup bahagia dan di situlah manusia mendapatkan kebebasannya. Dan bagaimanapun juga, secara kodrat alam, setiap manusia pasti memiliki alat pandang. Dan ini digunakan manusia untuk melihat dunia dengan kacamatanya masing–masing. Kebetulan saya adalah salah seorang yang memiliki ‘kacamata sedih’ dalam melihat dunia seisinya, khususnya persoalan manusia.

    Manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan pada berbagai persoalan. Dan persoalan–persoalan yang muncul tersebut diupayakan oleh manusia untuk selalu dapat dipecahkan sendiri. Dalam memecahkan persoalan itu, manusia ‘merasa sebagai Tuhan’ yang bisa menyelesaikan persoalan dengan seluruh potensinya. Seringkali masalah diselesaikan dengan akibat timbul masalah baru yang lebih rumit.

     Sejak dahulu hingga sekarang manusia selalu bersikap dan berbuat atas diri dan alam lingkungannya. Dan seringkali persoalan–persoalan yang menyertai hidup manusia itu justru diakibatkan oleh cara manusia menyikapi dirinya dalam hubungannya dengan alam lingkungannya. Ini semua melahirkan krisis–krisis baru dalam kehidupan manusia. Misalnya adalah krisis kepercayaan yang dialami oleh otoritas–otoritas publik akibat dari kesalahan mengurus penyelenggaraan kehidupan sosial. Kesalahan penyelenggaraan sosial ini sebagai konsekuensi dari penerapan konstitusi yang ingin diterjemahkan sebagai penyelesaian persoalan bersama tetapi dalam kenyataan menjadi penyelesaian masalah bagi kepentingan golongan tertentu.

     Krisis ekonomi juga menjadi persoalan. Telah terjadi perubahan persepsi atas kata ‘sejahtera’ di mana sejahtera hanya dipahami sebagai kecukupan ekonomi. Sehingga terjadi perubahan orientasi masyarakat dari kehidupan dari kehidupan yang holistik ke arah perbaikan ekonomi saja. Sikap tersebut selalu mengintepretasikan nasib sebagai identik dengan perbaikan ekonomi. Interpretasi semacam ini akan berakibat para terabaikannya pembangunan di sektor lain (non ekonomi). Padahal banyak sektor dalam kehidupan ini harus juga perlu untuk dibangun, seperti sektor pendidikan, agama, kebudayaan, dan lainnya.

   Orientasi ini mengkondisikan masyarakat untuk menjadi industrialis, maka dalam kondisi seperti itu akan terjadi degradasi nilai–nilai kemanusiaan (de-humanisasi) pada tingkat yang menyedihkan. Ini juga berakibat pada percepatan perubahan manusia ke sektor modern dan tercerabutnya manusia dari sektor tradisional agraris oleh mobilitas tinggi dari pinggi ke pusat–pusat perekonomian.

      Demikian pula dengan krisis sosial budaya. Krisis ini membuat tidak adanya pedoman hidup bermasyarakat yang dapat dipercaya. Terjadinya berbagai tindak kekeraan atas manusia oleh manusia lain, lunturnya norma–norma luhur yang telah melembaga di tengah manusia, memudarnya nilai–nilai humanisme dan tergerusnya karakter egalitarian, serta tercerabutnya manusia dari akar tradisi adi luhung ke arah watak dan berperilaku anti sosial.

Memang begitu suratan manusia, dan itu keniscayaan yang pasti terjadi?

     Itulah dia. Ini memang sudah menjadi watak dasar manusia. Tidak mengherankan jika pada setiap saat manusia selalu berusaha mengatasi ataupun memecahkan segala persoalan yang menimpa dirinya itu. Bahkan, dewasa ini, ada semacam proyek dari berbagai negara di belahan manapun bumi ini untuk menanggulangi bahaya yang mengancam atas keberlangsungan manusia sebagai makhluk yang berkuasa di bumi ini. Dari pertemuan ke pertemuan pemimpin negara selalu tidak bosan–bosannya merundingkan sebuah tata dunia baru yang nyaman bagi semua penduduk manusia di bumi.

Bukankah sudah lama negara mengambil peran dalam hal kemanusiaan ini, di mana yang menarik?

     Proyek yang dikerjakan itu adalah proyek penyelamatan tatanan sosial manusia se dunia. Oleh sebab tata hubungan sosial masyarakat manusia dari mulai belum dikenal adanya negara hingga penemuan negara, jatuh bangunnya negara serta perkembangan negara yang semakin maju ini, ternyata telah membuat berbagai macam persoalan baru yang mana persoalan itu berhubungan dengan reduksi atas nilai–nilai kemanusiaan.

Sebentar . . . bukankah justru nilai–nilai itu dilembagakan oleh institusi, yang dalam hal ini adalah negara?

      Di situlah letak paradoksnya. Negara hendak membuat proyek penyelamatan atas nilai–nilai kemanusiaan. Celakanya, justru negaralah biangnya kerusakan nilai kemanusiaan itu. Nilai kemanusiaan yang terredusir itu sebagai akibat kesalahan sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, serta sistem–sistem yang lain. Dan negara adalah induk dari seluruh sistem yang ada.

Apa kaitannya antara nilai dengan sistem itu?

       Adanya kesalahan sistem dalam pengelolaan manusia atas alam serta alokasi dan distribusi sumber itu menyebabkan krisis multidimensi. Dan yang paling dianggap parah serta mengancam adalah semua krisis tersebut bermuara pada krisis nilai–nilai kemanusiaan.

Proses perubahan oleh negara baik secara evolusi ataupun revolusi selalu diupayakan agar manusia tetap berposisi sebagai manusia, bukankah itu sudah cukup?

        Dalam rangka melestarikan spesies manusia di atas bumi inilah berbagai macam jalan pernah coba ditempuh. Percobaan penerapan jalan itupun mengandung kegagalan. Seperti telah kita ketahui, bahwa dengan jalan sosialisme yang pernah ditempuh beberapa negara di dunia telah menunjukkan kegagalan dalam menghantar masyarakat manusia ke arah kesejahteraan. Jalan kapitalisme yang sementara ini dianggap telah menang atas komunisme pun, mulai menunjukkan ke arah kegagalan, bahkan itu sudah mulai sangat terasa imbas yang diberikan kapitalisme sebagai jalan dalam membawa andil besar berbagai macam krisis di dunia.

          Seluruh perubahan sosial dengan revolusi ataupun evolusi, itu suatu keniscayaan alam dan tak bisa ditolak. Dan perlu digarisbawahi bahwa, atas hasil dan capaianlah yang selalu melahirkan ketidakpuasan.

Lantas cara apa yang menurut anda cocok?

      Melihat berbagai jalan yang pernah ditempun dan terbukti gagal itu, maka ada semacam langkah–langkah manusia dalam menawarkan formula baru yang coba diberikan dalam mengatasi dilema akan jalan tersebut. Seperti misalnya midle way atau jalan tengah yang pernah di tempuh dengan mengetengahkan sistem ekonomi campuran atau mix economy system; sebuah sistem yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan antara jalan sosialisme dan jalan kapitalisme.

      Belum lama, sistem di atas dipakai oleh beberapa negara di dunia, datang lagi sumbangan pemikiran yang diberikan oleh Anthony Giddens dalam bukunya “The Third Way” atau dalam Bahasa Indonesianya adalah Jalan Ketiga. Meskipun di dalam bukunya itu Anthony Giddens tidak mau mengakui sebagai jalan tengah antara sosialisme dan kapitalisme, namun di dalamnya mengandung sebuah tawaran akan jalan yang dirasa baik-baik saja, boleh, bahkan perlu diambil tidak peduli hal itu lahir dari jalan mana.

      Dari berbagai tawaran akan jalan yang dapat ditempuh tersebut, nampaknya masih belum ada penggalian pemikiran ke arah sebuah sistem yang lebih maju dari sekedar jalan tengah maupun jalan ke tiga. Padahal manusia diberikan kemampuan akal untuk memikirkan jalan lain berdasarkan referensi jalan–jalan yang pernah ada selama ini.

      Dalam kerangka inilah saya selalu melihat dunia dengan ‘kaca mata sedih’, sayangnya tidak pernah punya keberanian untuk mencoba merubah dunia  seperti harapan Karl Marx, dan saya makin lama makin tak tahan, sehingga saya memberanikan diri hanya sekedar menawarkan sumbangan pemikiran, ingin menawarkan cara sederhana.

Apakah mungkin, cara sederhana bisa menyelesaikan persoalan, sedang dunia sedemikian kompleksnya?

    Isi pertanyaan seharusnya bukan “bisa, apa tidak” menyelesaikan persoalan. Tetapi, “mau, apa tidak” mencoba tawaran alternatif di luar jalan yang sudah–sudah.

      Sumbangan atau tawaran ini antara lain dihasilkan dari berbagai kritik yang dilakukan oleh pemikir–pemikir terdahulu terhadap berbagai penemuan manusia atas jalan–jalan yang justru membuat manusia kehilangan arah di dalam hidupnya. Tawaran dari saya ini adalah “Jalan Pembebasan Manusia’.

     Saya berharap tawaran Jalan Pembebasan Manusia ini, bisa diberikan dalam kerangka untuk kesejahteraan manusia itu sendiri hingga bisa membebaskan manusia dari sistem tata sosial dunia yang menjajah ini. Karena saya melihat penjajahan atas manusia yang terjadi ini, akibat dari hubungan manusia dengan alamnya, akibat hegemoni struktur politik ekonomi negara terhadap masyarakatnya, akibat revolusi dan evolusi alam dan sosial yang dibuatnya.

      Saya berharap setelah diberikan kritik atas segala penjajahan manusia pada manusia ini, maka akan ada solusi dengan lahirnya suatu bentuk masyarakat baru yang membebaskan dan membawa manusia kepada kebahagiaan. Dan arus pemikiran inilah yang saya maksud dengan 'Madzab Surabaya'.

LANJUTAN